BADAN MUSYAWARAH

Merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap program kerja Dewan, menetapkan kegiatan dan jadwal acara Dewan, memutuskan materi rapat dan merekomendasikan pembentukan Pansus. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Pimpinan Dewan setelah mendapatkan persetujuan dari badan Musyawarah. Keanggotaan Badan Musyawarah di usulkan oleh setiap Fraksi sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah anggota Dewan.

 

BADAN LEGISLASI DAERAH

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah, melakukan koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah, menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD, memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus, memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah dan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

BADAN ANGGARAN

Badan anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam pembuatan APBD, serta memberikan hasil perhitungan APBD yang dibuat Walikota kepada Dewan. Badan Anggaran juga bertugas meyusun anggaran DPRD dengan memberikan saran terhadap penyususnan Belanja kepada Sekretariat Dewan.

 

BADAN KEHORMATAN

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan untuk menjaga kredibilitas dan citra Dewan dari pelanggaran peraturan perundang-undangan, Kode Etik maupun peraturan Tata Tertib Dewan. Karenanya, Badan Kehormatan memiliki tugas untuk menjaga disiplin, etika dan moral Dewan, meneliti dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, verivikasi dan pengambilan keputusan, menyampaikan hasil pemeriksaan hingga menyampaikan rekomendasi berupa pemberhentian ataupun rehabilitasi nama, jika pelanggaran tidak terbukti.